Ahmadalfajri.com – Negara Negara Yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia
Pengakuan suatu negara yang merdeka sepintas memang tidak terlalu penting, namun pengakuan dari negara lain bisa menjadi sangat penting dalam perkembangan negara tersebut di masa depan.
Pengakuan dari negara lain secara de jure dapat memenuhi kedua kebutuhan sosial kehidupan bernegara.
Yaitu tidak mengasingkan suatu negara dari hubungan internasional dan menjamin kelangsungan hubungan internasional dan mencegah tindakan merugikan bagi kepentingan individu dan hubungan antar bangsa.
Pengakuan kemerdekaan de jure merupakan titik awal bahwa keberadaan suatu negara sudah sah menurut hukum internasional.
Indonesia membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain.
Untungnya, dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara.
Negara-negara pertama yang memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, Australia dan Vatikan.
Respon negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia bermacam-macam.
Ada yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan ada yang menolak dan belum mengakui kemerdekaan Indonesia.
Negara mana saja yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan indonesia dan Bagaimana proses pengakuan kedaulatan indonesia terjadi ?
Daftar Isi
Negara negara yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia
Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, secara de facto maupun de jure belum mengubah keadaan.
Ternyata dukungan negara lain juga diperlukan.
Apalagi setahun setelah proklamasi Belanda (NICA) kembali berusaha merebut wilayahnya bersama kedatangan militer Inggris.
Agresi Militer I dan II, lagi-lagi oleh NICA, sekaligus membuktikan vitalnya sokongan negara lain terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan.
Sebab, karena tekanan Dewan Keamanan PBB belaka, Belanda akhirnya menghentikan agresi, lalu kembali ke meja perundingan jelang 1949.
Negara-negara yang pertama kali merespon/memberi pengakuan bagi kedaulatan negara Indonesia.
Pengakuan Mesir terhadap Kemerdekaan RI
Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional.
Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.
Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat RI di Ibu Kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet.
Mengajak Liga Arab
Tak sekadar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.
Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947, dengan menunjuk H.M Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo.
Hubungan republik dengan Liga Arab pun secara formal terjalin.
Liga Arab lah yang berkali-kali mengecam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer.
Karena pada masa revolusi itu, wilayah Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan setelah Jepang menyerah pada Sekutu, dan pasukan Sekutu akan mendarat dengan membawa pasukan Belanda yg ingin berkuasa kembali di Indonesia.
Pada persyaratan ini, kita tertolong dengan adanya pengakuan dari tokoh tokoh Timur Tengah, sehingga Negara Indonesia dapat menjadi berdaulat dan mendapat pengakuan internasional.
Selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran- koran lokal miliknya, berbagai acara tabligh akbar dan demonstrasi pun digelar.
Para pemuda dan pelajar Mesir, dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo Kedutaan Belanda di Kairo.
Tidak hanya dengan slogan dan spanduk, aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriakan- teriakan permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan.
Kondisi ini membuat Kedutaan Belanda di Kairo kewalahan.
Mereka dgn tergesa mencopot lambang negaranya dari dinding Kedutaan.
Mereka juga menurunkan bendera merah putih biru yang biasa berkibar di puncak gedung, agar tidak mudah dikenali pada demonstran.
Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan RI membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI atas Indonesia pada 22 Maret 1946.
Dengan begitu Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah itu menyusul Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan.
Selain negara-negara tersebut, Liga Arab juga berperan penting dalam Pengakuan RI.
Secara resmi keputusan sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat.
Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada:
- ikatan keagamaan,
- persaudaraan serta kekeluargaan.
Melihat fenomena itu, majalah TIME pada 25 Januari 1946 dengan nada minornya menakut-nakuti Barat dengan kebangkitan Nasionalisme-Islam di Asia dan Dunia Arab.
“Kebangkitan Islam di negeri Muslim terbesar di dunia seperti di Indonesia akan menginspirasikan negeri-negeri Islam lainnya untuk membebaskan diri dari Eropa.”
Kenyataan ini seperti yang diungkapkan oleh A.H.Nasution berikut ini :
“Karena itu tertjatatlah, bahwa negara negara Arab jang paling dahulu mengakui RI dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknja ke Jogja dan jang paling dahulu memberi bantuan biaya bagi diplomat- diplomat Indonesia di luar negeri.
Mesir, Siria, Irak, Saudi Arabia, Jemen, memelopori pengakuan de jure RI bersama Afghanistan dan Afghanistan, Iran dan Turki mendukung RI.
Fakta ini merupakan hasil perdjuangan diplomat revolusi kita.
Dan simpati terhadap RI jang tetap luas di negara-negara Timur Tengah merupakan modal perdjuangan kita seterusnja, jang harus terus dibina untuk perdjuangan jang ditentukan oleh UUD ’45 :
“ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Sementara itu negara Palestina justeru secara de facto mengakui RI sebagai negara yang merdeka setahun sebelum kemerdekaan RI yang sebenarnya, yaitu tepatnya pada tanggal 6 September 1944.
Pengakuan tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia Islam oleh seorang mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini.
Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia ini bertepatan dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh Jenderal Kuniaki Koiso (P. M. Jepang) terhadap kemerdekaan negara indonesia.
Ada juga yang memiliki pendapat bahwa negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia baik secara de facto maupun de jure adalah Vatican, negerinya Paus.
Kalau untuk kawasan Eropa mungkin saja betul negara ini yang pertama tetapi kalau untuk yang pertama di dunia, cukup sudah pernyataan dari pelaku sejarah di atas yakni A.H. Nasution untuk membantahnya.
Negara Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946.
Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure.
Hal ini ditandai dengan ditanda-tanganinya secara resmi perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir.
Kemudian berhubungan dengan perjanjian persahabatan tersebut, pemerintah NKRI mendirikan Kedutaan RI pertama di luar negeri.
Kemudian secara berturut-turut negara-negara di Timur tengah atau Liga Arab memberikan dukungan dan pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Negara Indonesia.
Sebab-Sebab Mesir Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI
- Persamaan Agama
- Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, banyak yang bekerja di Mesir dan Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab
Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan dari Mesir
- Peranan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir (Univ. Al-Ahar, Kairo dan Zain Hassan), Irak (Univ. Imron Rosyidi), dan di negara Arab lainnya
Peranan Mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab
- Delegasi Indonesia pertama RI di Mesir (7 April 1946)
Utusan pertama Indnesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi.
Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terimakasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan RI dan akan tetap memberi dukungan sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya
- Pembentukan Panitia Pusat sebagai wakil Indonesia di Luar Negeri
Panitia Pusat yang diketuai H. Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui.
H. Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri, dari Kairo H. Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transyordania, Irak, dan Lebanon.
Untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman dilanjutkan oleh H. Rasyidi
Kunjungan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Soekarno ke Mesir Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terimakasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan.
Peran Mesir dalam Mendukung Kemerdekaan RI
- Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo
- Mengirim delegasi Mesir (Abdul Mun’im) ke Yogyakarta
- Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI (18 Nov 1946)
- Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara RI (H. Agus Salim) dan Mesir (Fahmi Nokrasyi Pasha) (10 Juni 1947)
- Menteri LN Mesir dibawah kabinet Ahmad Ksyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia
- Aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda
- Rapat Umum oleh organisasi dan parpol di Mesir.
Pada rapat umum tersebut juga dihadiri Presiden Habib Burguiba dari Tunisia, dan pemipin Maroko Allal Al- Fassi.
Resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah:
- Pemboikotan barang-barang buatan Belanda diseluruh Negara Negara Arab
- Pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda.
- Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda
- Pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban Agresi Belanda.
Dengan demikian, negara pertama yang mengakui kemerdekaan indonesia adalah Mesir.
Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional.
Dukungan Secara De Facto
Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.
Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat RI di Ibu Kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet.
Tak sekadar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.
Pada 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure, dengan menunjuk H.M Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo.
Hubungan republik dengan Liga Arab pun secara formal terjalin.
Liga Arab lah yang berkali-kali mengecam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer.
Pengakuan India terhadap Kemerdekaan RI
Negara mayoritas Hindu ini merdeka dua tahun setelah proklamasi Soekarno-Hatta.
Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung Indonesia.
RI pun diuntungkan dengan persahabatan Hatta dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, pemimpin Partai Kongres Nasional India.
Ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, Pemerintah RI menawarkan bantuan 500 ribu ton padi.
Bantuan itu dikirim pada 20 Agustus 1946.
Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB.
Tak lama setelah merdeka, Hatta melawat ke Mumbai, menemui Nehru dan Mahatma Gandhi.
India kemudian menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia-Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948.
Nehru menggelar konferensi Asia, yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Libanon, Suriah, serta Irak, untuk mendesak Belanda keluar dari wilayah RI.
Sebab-Sebab India Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI
• Persamaan Kebudyaaan (Hindu-Budha)
• Persamaan nasib (sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka)
• Hubungan dekat antara pemimpin negara (Nehru dan Moh. Hatta) (Feb 1927)
Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan dari India
Persatuan Putera Indonesia di India
Semangat dari Para Pelajar Indonesia yang ada di India Dibentuknya PPII (Persatuan Putera Indonesia di India).
Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat.
Tugas dari PPII adalah :
- Meyakinkan pemimpin India
- Membentuk Balai Penerangan (Indonesia Information Service) 9 Juni 1946
Tugasnya : Menyiarkan, membuat buletin, serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia.
Informasi ini kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London.
- bekerjasama dengan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang anggotanya 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok
- Diplomasi Sutan Sjahrir Sutan Sjahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India (18 Mei 1946).
Indonesia diwakili Sutan Sjahrir dan India oleh K.L Punjabi.
Pengiriman padi ini terjadi pada 20 Agustus 1946 di pelabuhan (Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi).
Dari tindakana ini P.M Nehru mengundang Sjahrir dan Moh. Hatta ke New Delhi untuk menghadiri Konferensi Inter Asian Dalam Konferensi “Inter Asian Relation” (23 Maret-2 April 1947).
Sjahrir berpidato yang isinya :
(1) Politik Luar Negeri Indonesia (Bebas-Aktif);
(2) Bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama;
(3) Menjalin persahabatan dengan bangsa lain.
- Diplomasi Moh. Hatta
Moh. Hatta bertemu dengan P.M Nehru untuk meminta bantuan senjata.
Akan tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India di pegang oleh Inggris.
Peran India dalam Mendukung Kemerdekaan RI
- Mengirim obat-obatan ke Indonesia (tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India)
- 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DK PBB.
Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase
- Diadakannya Konferensi Asia di New Delhi (20-25 Januari 1949).
Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia, seperti: Pakistan, Afganistan, Libanon, Suriah, Saudi Arabia, Philipina, India, Myanmar, Yaman dan Irak.
Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia.
Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono.
Negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru dan Thailand.
Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut:
• Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
• Pembentukan Pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan
• Dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949 Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
• Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950.
Pengakuan Australia terhadap Kemerdekaan RI
Australia adalah negara tetangga yang pernah berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan agresi militer.
Hubungan bangsa Indonesia dan penduduk Australia terjalin lewat korespondensi serikat pekerja perkapalan.
Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan serikat pekerja perkapalan di Queensland maupun Sydney.
Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke Digoel, lantas menyeberang ke Australia, ikut berperan besar.
Dukungan tidak pernah diberikan secara formal, tapi bantuan politik dari Australia selalu diberikan pada RI.
Hasilnya, ketika agresi militer I terjadi setelah Perjanjian Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB.
Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia.
Seandainya tidak diveto Prancis, yang saat itu masih mendukung Belanda, maka Australia berhasil meyakinkan negara-negara maju agar wilayah Indonesia sebelum agresi diakui oleh PBB.
Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi Tiga Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda-RI pada 25 Agustus 1947.
Diplomat Australia Thomas Critchley menjadi sahabat baik Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik RI tersebut.
Sebab-sebab Australia mengakui kemerdekaan RI
• Hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia
Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia
Para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Seamen’s Union In Sydney (Asosiasi Pekerja).
Asosiasi tersebut terkejut melihat diskriminasi yang terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal.
Asosiasi tersebut memberi tahu pekerja Indonesia bahwa mereka bekerja di Australia yang dihormati hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki hak untuk protes.
• Persamaan tujuan yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang
Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Austaralia
Peran tawanan Belanda (Indonesia) yang dibawa ke Australia
Para tawanan tersebut memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia (kapal Belanda yang datang ke Australia disiapkan untuk membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia) kepada salah satu buruh yang bekerja di pelabuhan.
Laporan dari salah satu buruh tersebut nantinya akan diteruskan kepada Queensland Trades and Labor Council dan Waterside Workers Federation (WWF).
Peristiwa Black Armada
Peristiwa Black Armada dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia dipemukiman Woolloomooloo mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia.
Salah seorang buruh dikapal Belanda bernama Tukliwon (20 tahun) menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberi dukungan.
Kunjungan Sutan Syahrir ke Australia (1945)
Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung RI dengan aksi pemboikotan yang dilakukan buruh di Australia.
Sutan Syahrir berpidato kepada masyarakat Australia yang mengatakan Australia adalah teman.
Sutan Syahrir juga mengatakan kesuksesan Australia memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah dikawasan Pasifik dalam Perang Dunia II.
Aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda dipelabuhan Brisbane (24 setember 1945).
Peran organisasi Indonesia Political Exile Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda.
Peran CENKIM (Central Komite Indonesia Merdeka)
CENKIM adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda ke Digul.
Aksi aksi yang pernah dilakukab oleh Cenkim antara lain:
- Aksi sebelum 1945
Turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak “Long Live the Republic of Indonesia “ aksi ini diikuti juga oleh tentara Australia.
- Aksi setelah 1945
Anggota dari CENKIM (M.Bondan) mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan Agresi Militer I.
Istri dari M. Bondan (Molly yang merupakan seseorang wanita Australia) menulis ulang berita tersebut dalam bahasa Inggris dan memberikannya pada pers Australia.
Berita tersebut akhirnya tersebar di Australia dan akhirnya Australia membawa kasus Indonesia dan Belanda ke PBB.
Peran Australia dalam mendukung kemerdekaan RI
• Inisiatif partai komunis Australia (ACP) dan pimpinan komunis dari serikat buruh perairan Australia pada 20 September 1945 diseluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal belanda yang mau ke Indonesia.
• Tanggal 26 September 1945 Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia.
• Tanggal 28 September 1945 pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang sepanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia (Hands off Indonesia).
• Oktober 1945 Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney
• 31 Juli 1997 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB
• 12 Agustus 1947 Australia behasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persangketaan Indonesia dan Belanda
• 25 Agustus 1947 Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN
Dukungan Vatikan terhadap Kemerdekaan Indonesia
Tahta Suci Vatikan turut memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia.
Hubungan antara pimpinan umat Katolik sedunia itu dengan wilayah RI sudah terjalin sejak era kerajaan nusantara hingga akhirnya Belanda berkuasa sebagai otoritas kolonial.
Hasil lobi Romo Mgr Soegijapranata, uskup pribumi pertama sepanjang sejarah Hindia Belanda, Vatikan segera memahami bahwa secara faktual rakyat Indonesia tidak akan lagi bisa menerima kekuasaan Belanda.
Sebulan setelah Mesir mengakui Indonesia sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 6 Juli 1947, Tahta Suci menunjuk delegasi apostolik Georges Marie Joseph, sebagai penghubung Vatikan-RI.
Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia.
Dukungan Vatikan bersifat simbolik, karena secara moral bangsa-bangsa Barat perlahan mengubah posisi netral terhadap Belanda.
Bahkan saat Belanda menggelar agresi militer, negara seperti Australia dan Amerika Serikat mengecam keras manuver politik tersebut.
Secara de jure, Vatikan baru berhubungan resmi dengan RI setelah mendirikan Apostolic Internunciatur di Jakarta pada 1950.
Dukungan PBB terhadap Kemerdekaan RI
Kontak Indonesia dengan PBB
Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947.
Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain.
Menindaklanjuti ajakan PBB maka Indonesia mengutus Sutan Syahrir untuk menhadiri sidang DK PBB.
Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir menyampaikan beberapa hal. Diantaranya yaiut:
Pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia.
Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua.
Untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas.
Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI
Respons PBB terhadap kemerdekaan indonesia diantaranya adalah :
• Pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain.
• Pada tanggal 4 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan diantara mereka dan aksi tembak menembak.
• Pada tanggal 7 Agustus 1947 DK PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda.
Dalam agendanya pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB menerima usul AS tentang pembentukan pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.
Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri atas:
- Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
- Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
- Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia.
• Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut :
- Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.
- Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 di wilayah RI;
- pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas
- Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-Iambatnya pada tanggal l Juli 1949.
Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia = Komisi PBB untuk Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN.
UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara Mayoritas.
Anggota UNCI terdiri dari:
- Merle Cochran (AS),
- Critchley (Australia), dan
- Harremans (Belgia).
Tugas UNCI adalah:
membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik;
untuk mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.
Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950.
Sikap Belanda terhadap Kemerdekaan Indonesia
Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia.
Peristiwa perebutan kembali ini terjadi pada Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi MiliterBelanda II (1948).
Berkali-kali Indonesia melakukan kedaulatan Indonesia pada koferensi meja bundar.
Hasil konferensi meja bundar yaitu membagi wilayah Indonesia dalam bentuk Federasi, RIS (Republik Indonesia Serikat).
perundingan dengan Belanda, mulai dari perundingan linggarjati, perjanjian renville, perjanjian roem-royem dan konferensi meja bundar (KMB).
Pemberian pengakuan Belanda kepada menjadi penting bagi kedudukan RI.
Pertama karena PemerintahBelanda selama ini menganggap hanya menandatangani penyerahan kedaulatan tahun 1949.
Kedua, Pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Pemerintah RI.
Belanda tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Sarjana hukum internasional terkemuka dan mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Belanda, Herman Burgers, dalam tulisannya, What Sovereignity was Transferred to the Republic of Indonesia? (1999), menegaskan bahwa Belanda tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada RI.
Menurut Burgers, kedaulatan Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konferensi dihadiri perwakilan Belanda, RI, serta wakil dari utusan negara federal Indonesia.
Disepakati kedaulatan Belanda diserahkan kepada RIS.
Kemerdekaan indonesia diakui belanda pada tanggal 27 Desember 1949 di istana Kerajaan Belanda di Amsterdam
Acara dihadiri oleh perwakilan Belanda, yaitu Ratu Juliana, dan wakil dari RIS, Mohammad Hatta.
Kedua rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa penyerahan kedaulatan Belanda adalah kepada RIS, bukan RI.
Itu sebabnya, mengapa selama ini Belanda tidak pernah mengakui RI secara de jure.
Dapat pula kita pahami mengapa selama ini Pemerintah Belanda absen dalam acara peringatan 17 Agustus.
Persepsi RI, seperti yang kita pegang teguh, adalah tidak pernah menerima kedaulatan dari Belanda.
Kita berjuang sendiri, memproklamasikan kemerdekaan, dan menyatakan diri sebagai suatu negara.
Pada kenyataannya, dengan atau tidak adanya pengakuan, sebagai suatu negara, RI telah memenuhi persyaratan sebagai negara seperti yang disyaratkan Konvensi Montevideo 1933.
Sebagai negara, RI memiliki penduduk, pemerintahan, wilayah, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Meskipun demikian, penyerahan pengakuan secara tertulis dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RI tetap merupakan peristiwa sejarah penting bagi RI.
Pengakuan ini akan mengubah kedudukan RI sebagai suatu negara di mata Belanda.
Pengakuan Belanda berbeda dengan pengakuan Mesir atau India.
Karena diberikan negara eks koloni, secara implisit menunjukkan pengakuan Belanda bahwa RI memang telah berdiri sebagai negara yang berdaulat, terlepas dari ada tidaknya penyerahan kedaulatan dari Belanda sejak 17 Agustus 1945
Demikian saja artikel yang dapat kami bagikan tentang Negara Negara Yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat dan terimakasih.
